reformasi intelijen - An Overview
reformasi intelijen - An Overview
Blog Article
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia tetap menjadi fokus dalam diskusi tersebut, dengan menekankan perlunya pengawasan yang lebih akuntabel, manajemen sumber daya manusia yang profesional, dan peningkatan teknologi intelijen yang mandiri.
Di tengah proses transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, tugas memberikan analisis ancaman tersebut menjadi krusial. Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inside, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.
The BIN is likewise accountable for coordinating intelligence routines amid different intelligence businesses, which includes military intelligence, police intelligence, prosecutors intelligence as well as other pertinent entities.
Community leaders have usually been arrested from the authorities for protesting, or claimed to your police by corporations in conflict. Several noteworthy SLAPP scenarios in 2021 involve:
Although some marginalized teams have obtained specified authorized recognition, LGBTI people today should be viewed as possessing an disease, or simply be considered as a risk to nationwide protection. During local and national election time, the repression of LGBTI persons is usually usually utilised being a advertising Instrument to spice up incumbent/challenger reputation. Additionally, on December 6, 2022, the Indonesian parliament handed a Invoice updating the Legal Code.
Protesters can demonstrate in other general public spaces, so long as they do not injury community facilities, litter, or violate human legal rights. Convoys are no longer prohibited all through demonstrations. Having said that, the regulation even now involves that public protests occur only concerning six a.m. and 6 p.m. and also the noise level of the audio process would not exceed 60 decibels.
In 2013, it is thought that INDONESIAN army intelligence (BAIS) agencies use Chinese surveillance machines to focus on Australian officials, companies and persons. BAIS is likewise acknowledged to possess spied on thousands of Australians Doing the job in Indonesia and likewise western nations which have passions in Indonesia and it is known this cooperation continues to be completed because 2011.
Acara tersebut juga membahas berbagai aspek pengawasan terhadap BIN yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan intelijen juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.
Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.
Umumnya setiap negara memiliki badan-badan atau lembaga intelijen intelijen baik yang berdiri sendiri ataupun dibawah institusi lain. Ada badan intelijen yang keberadaannya diketahui publik atau bahkan rahasia.
Bagaimana serial Breaking Undesirable menginspirasi gembong narkoba yang punya 'hubungan asmara' dengan kepala lapas
11/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”
nationwide rallies to protest towards Indonesia’s reformasi intelijen democratic backsliding in front of your house of Associates intricate in Jakarta from September 24 to September 30. The protesters shipped 7 calls for, together with for your rejection of many controversial costs, including the revised Corruption Eradication Commission Regulation and Mining Legislation, the resolution of previous human legal rights violation scenarios, and the cessation on the militarization and securitization inside the Papua region.